SORALOKAPALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mencatat capaian pemulihan kerugian negara mencapai Rp 615,5 miliar sepanjang Januari–Desember 2025. Angka itu terdiri dari penyelamatan keuangan negara di tingkat Kejati sebesar Rp 588,1 miliar dan Kejari se-Sumsel sebesar Rp 27,3 miliar. Data tersebut disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Anton Delianto, dalam rilis kinerja bidang tindak pidana khusus (Pidsus) pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Selasa, 9 Desember 2025.
Anton mengatakan capaian ini mencerminkan penguatan kerja penindakan dan pemulihan aset.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya soal menghukum pelaku tetapi memastikan kerugian negara kembali untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya saat membacakan amanat Jaksa Agung.
Capaian Penegakan Hukum Pidsus 2025
Dalam periode Januari–Desember 2025, bidang Pidsus mencatat:
Kejati Sumsel:
Penyelidikan: 11 perkara
Penyidikan: 34 perkara
Pra penuntutan: 45 perkara
Eksekusi: –
Pemulihan kerugian negara: Rp 588.146.486.000
Kejari se-Sumsel:
Penyelidikan: 77 perkara
Penyidikan: 52 perkara
Penuntutan: 86 perkara
Eksekusi: 93 perkara
Pemulihan kerugian negara: Rp 27.367.875.766
Kasus-Kasus Menonjol yang Ditangani Pidsus
Sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik sepanjang 2025 kembali dipaparkan. Berikut pengulasan lengkapnya:
1. Korupsi KUR Mikro dan Pengelolaan Aset Kas Besar Bank Plat Merah
Kasus kredit fiktif dan penyalahgunaan kas pada kantor cabang pembantu salah satu bank BUMN di Semendo, Kabupaten Muara Enim, tahun 2022–2024.
Tersangka: 7 orang
Perkiraan kerugian negara: ± Rp 12 miliar
Status: Penyidikan
2. Kredit Bermasalah PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Lestari
Penyimpangan pemberian fasilitas kredit oleh bank plat merah kepada dua korporasi tersebut.
Tersangka: 6 orang
Kerugian negara: ± Rp 1,6 triliun
Status: Penyidikan
3. Korupsi Kerja Sama Pemanfaatan Pasar Cinde Palembang
Kasus revitalisasi dan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di kawasan Pasar Cinde periode 2016–2018.
Tersangka: 5 orang
Kerugian negara: Rp 137.722.247.614,40
Status: Penuntutan
4. Pemalsuan Dokumen Pengadaan Tanah Tol Betung–Tempino Jambi & Korupsi Perkebunan PT SMB
Kasus pemalsuan daftar administrasi pengadaan tanah serta dugaan korupsi perkebunan di luar HGU di Musi Banyuasin.
Tersangka: 3 orang
Kerugian negara: Rp 127.276.655.336,50
Status: Penuntutan
5. Korupsi Surat Penguasaan Hak (SPH) Perkebunan di Musi Rawas
Penerbitan ilegal SPH untuk izin perkebunan dan usaha periode 2010–2023.
Tersangka: 5 orang
Kerugian negara: ± Rp 61 miliar
Status: Upaya hukum
Upacara Hakordia dan Kampanye Antikorupsi
Usai pemaparan rilis, Kejati Sumsel menggelar Upacara Hakordia 2025 di halaman kantor utama. Anton Delianto bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanat Jaksa Agung yang ia sampaikan, tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat” ditekankan sebagai filosofi utama penegakan hukum.
Momentum Hakordia juga diisi kampanye publik dengan pembagian bunga, stiker, dan brosur antikorupsi kepada pengguna jalan di depan kantor Kejati Sumsel, diikuti pejabat utama, koordinator, dan pegawai.
Rilis ditutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor yakni melibatkan pemerintah, lembaga, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang menolak segala bentuk penyimpangan. (Eka)
