SORALOKA
CILACAP — Transformasi Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan tidak hanya mengubah wajah pulau yang selama ini identik dengan penjara berisiko tinggi. Lebih dari itu, kawasan tersebut mulai menunjukkan bagaimana lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai ruang pendidikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Perspektif itu mengemuka dalam kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, ke Nusakambangan pada Sabtu, 20 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk meninjau berbagai program pembinaan yang dijalankan di kawasan pemasyarakatan itu.
Sejumlah unit usaha dan pelatihan yang dikembangkan di Nusakambangan menjadi perhatian rombongan. Di antaranya Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian, peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.
Menurut Titiek, model pembinaan yang dikembangkan di Nusakambangan menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak semata berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga dapat menjadi sarana pembentukan keterampilan produktif yang berguna setelah warga binaan kembali ke masyarakat.
“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” ujarnya.
Ia mengaku menemukan kenyataan berbeda dari citra Nusakambangan yang selama ini dikenal publik. Pulau yang kerap disandingkan dengan penjara berkeamanan tinggi itu, kata dia, kini mampu menghasilkan berbagai komoditas dan produk yang bernilai ekonomi.
“Nusakambangan yang kita dengar selalu serem, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk yang bermanfaat untuk kita semuanya,” kata Titiek.
Dari sisi pembinaan, program tersebut dinilai memiliki nilai edukatif karena memberi kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, hingga pengolahan limbah tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan pengalaman kerja.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemanfaatan lahan dan pengembangan unit usaha produktif merupakan bagian dari strategi pembinaan yang sedang diperkuat di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.
Menurut Agus, seluruh jajaran pemasyarakatan didorong mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.
“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, dan akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh LAPAS dan RUTAN memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 135 hektare lahan produktif di Nusakambangan telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha. Program tersebut melibatkan ratusan warga binaan dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat.
Pengamat pemasyarakatan menilai pendekatan pembinaan berbasis keterampilan kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan risiko residivisme. Melalui pengalaman kerja dan penguasaan keterampilan tertentu selama menjalani masa pidana, warga binaan memiliki bekal yang lebih baik untuk membangun kehidupan mandiri setelah bebas.
Transformasi Nusakambangan menunjukkan bahwa konsep pemasyarakatan modern tidak lagi berfokus pada penghukuman semata. Di balik tembok penjara, proses pembelajaran, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi kini menjadi bagian penting dalam menyiapkan warga binaan agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif.
