SORALOKAJakarta — Indonesia menegaskan kembali pesan penting di kancah internasional, integritas adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Pesan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membuka Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI) Regional Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta, 23–25 September.
“Integritas adalah kompas yang memandu kita menghadapi tantangan sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Selasa 23 September 2025.
Ia menekankan bahwa korupsi, nepotisme, dan diskriminasi adalah penghalang utama bagi keadilan sosial.
Forum ini menjadi yang ke-12 sejak dibentuk Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) bersama Asian Development Bank (ADB). Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah selaras dengan proses aksesi menuju keanggotaan OECD dan memperkuat kiprah KPK di forum ACI, setelah tahun lalu menjadi pembicara di Bhutan.
Dengan tema “Integrity to Catalyse Social Development and Economic Growth”, konferensi menghadirkan diskusi lintas negara yang mencakup aparat penegak hukum, birokrasi publik, dan sektor swasta. Topik utama meliputi transparansi kepemilikan, pengelolaan konflik kepentingan, hingga pemanfaatan teknologi seperti AI, data analytics, dan blockchain untuk mencegah korupsi.
OECD bersama Kementerian PAN-RB juga memimpin Public Integrity Indicators Regional Workshop, yang memaparkan hasil analisis indikator integritas sektor publik di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.
Dari 34 negara anggota ACI, hadir 17 delegasi, termasuk Australia, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, serta Uzbekistan yang tengah mengajukan diri sebagai anggota baru. Mereka menegaskan korupsi adalah hambatan serius bagi pembangunan, dan integritas harus menjadi katalis utama untuk tata kelola yang transparan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut forum ini sebagai momentum penting dalam aksesi OECD. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan peran reformasi birokrasi digital untuk menekan potensi penyimpangan.
Sementara Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, menutup hari pertama dengan menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan berbasis risiko dan survei integritas.
“Monitoring yang efektif membutuhkan transparansi, kolaborasi, dan konsistensi,” ujarnya.
Sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen antikorupsi di kawasan, tetapi juga mendorong langkah nyata untuk menjadikan integritas sebagai kunci pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. (*)
