SORALOKA
Di sebuah ruang pertemuan di Hotel Hyatt Place Makassar, deretan pejabat dari berbagai institusi tampak duduk berdampingan. Bukan sekadar silaturahmi, kehadiran mereka mengusung misi yang lebih besar: memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menggelar forum bertajuk “Fraud Control Strategic: Upaya Preventif, Deteksi dan Sanksi Hukum sebagai Satu Kesatuan Anti-Fraud dalam Mendukung Proses Bisnis”.
Forum ini mempertemukan aparat penegak hukum dan auditor negara dalam diskusi terbuka soal pencegahan tindak pidana korupsi, Kamis 17 Juli 2025.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas penyalahgunaan anggaran di tubuh negara.
Ia menyebut keterlibatan Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan semata dalam konteks penindakan, melainkan juga pendampingan hukum sejak awal proses pengambilan keputusan.
“Kalau pendampingan dilakukan sejak awal oleh Jaksa Pengacara Negara, kita bisa mencegah masalah sebelum menjadi perkara. Ini bentuk back-up hukum agar para pegawai tidak terjebak dalam pusaran penyidikan,” kata Agus dalam forum tersebut.
Diskusi yang juga dihadiri Kepala BPKP Sulsel, Rasono, dan Manager Fraud Prevention PT Pertamina (Persero), Ariani Wulandari, berjalan dinamis. Para pembicara saling menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta budaya antikorupsi yang mesti hidup di setiap lini organisasi.
Bagi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, kegiatan ini bukanlah seremonial belaka.
“Fraud awareness sudah menjadi bagian dari budaya kerja kami. Ini harus ditanamkan mulai dari operasional lapangan hingga meja manajemen,” tegas Fanda.
Sementara itu, Pjs Chief Audit Executive PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Sukmana, menekankan pentingnya sistem yang memberi ruang aman bagi pekerja untuk melaporkan dan menyelesaikan persoalan hukum tanpa tekanan.
Sesi diskusi berlangsung hangat. Peserta dari berbagai sektor mempertanyakan hingga menyumbangkan pandangan seputar pengawasan internal, sanksi etik, dan peran teknologi dalam deteksi fraud.
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi BUMN, forum ini menjadi cerminan bagaimana sinergi antarlembaga masih menjadi harapan utama dalam membentengi aset negara dari praktik korupsi. Bukan hanya soal hukum, tapi tentang keberanian membangun budaya bersih di dalam sistem. (*/Thamrin)
