SORALOKATemuan lima butir pil diduga ekstasi di luar pagar Lapas Kelas IIA Palopo, Rabu malam 15 Juli 2025, seolah menjadi ujian atas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan. Bungkusan mencurigakan itu ditemukan oleh Kepala Pengamanan Hartono dan Ranggi Hamka, saat patroli rutin di area luar lapas. Kecurigaan mereka terhadap seorang pengendara motor yang sempat berhenti di depan pagar lapas terbukti. Begitu dicek, ditemukan paket kecil berisi tablet mencolok yang diduga narkotika jenis inex.
Pihak lapas langsung menyerahkan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Palopo untuk proses hukum lebih lanjut. Kalapas Palopo, Erwan Prasetyo, mengklaim peristiwa itu sebagai bukti keberhasilan deteksi dini petugas terhadap upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas.
Namun, komentar berbeda datang dari Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, yang justru menilai kejadian ini sebagai alarm serius atas kelemahan struktural pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Ia mengingatkan bahwa celah ini tidak bisa hanya ditutup dengan apresiasi, tapi perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh dan sistemik.
“Ini bukan sekadar soal patroli berhasil menemukan narkoba. Ini adalah sinyal bahwa sistem pengamanan di lapas masih mengandung celah nyata. Jika narkotika bisa didekatkan hingga ke pagar luar, maka kita patut bertanya: sejauh mana sistem internal bekerja dan mencegah jaringan lebih luas di baliknya?” tegas Kadir, Sabtu (19/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya penguatan sistem berbasis regulasi dan teknologi. Menurutnya, program Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) tidak akan efektif jika hanya mengandalkan patroli fisik dan sikap reaktif petugas. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan, pemanfaatan CCTV yang aktif dan dapat ditinjau publik, hingga penegakan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
“Permenkumham itu sudah menekankan pentingnya sistem keamanan modern dan akuntabilitas publik. Namun dalam praktik, masih banyak lapas yang belum menjalankan prinsip-prinsip pengawasan transparan, apalagi melibatkan masyarakat sipil sebagai kontrol eksternal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kadir mengkritisi kurangnya sistem audit keamanan berkala yang seharusnya bisa mendeteksi pola berulang atau modus penyelundupan narkoba dari luar. Ia juga menekankan bahwa peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab manajerial dan etika jabatan para pimpinan di lingkungan pemasyarakatan.
“Jangan hanya berhenti di tindakan individu. Ini tentang sistem yang belum sempurna. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kasus lain di Indonesia, penyusupan narkoba ke dalam lapas melibatkan kolaborasi antara oknum di dalam dan jaringan luar,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Kadir mengusulkan agar Kemenkumham membuka jalur partisipatif bagi lembaga independen dan masyarakat untuk melakukan pemantauan berkala di lapas sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik dan pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008. Tanpa keterlibatan masyarakat, kata dia, reformasi pemasyarakatan akan sulit dicapai secara utuh.
Temuan ekstasi di depan pagar Lapas Palopo memang bisa dibaca sebagai keberhasilan petugas menggagalkan penyelundupan. Namun dalam perspektif tata kelola pemasyarakatan, insiden ini adalah refleksi atas lubang pengawasan yang masih belum ditambal. Bukan hanya soal narkotika yang hampir masuk, tapi juga soal sistem yang belum cukup waspada terhadap cara-cara baru jaringan peredaran gelap.
“Kalau masyarakat diam, maka pembiaran akan jadi kebiasaan. Maka kami akan terus bersuara,” tutup Kadir.
