SORALOKABIREUEN – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh menyebabkan gangguan serius pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kelangkaan bahan baku, pasokan gas, air bersih, hingga listrik memaksa pengelola SPPG melakukan berbagai penyesuaian agar layanan tetap berjalan.
Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal, mengatakan salah satu langkah yang ditempuh adalah mengganti menu berbahan pangan impor atau pasokan luar daerah dengan bahan pangan lokal yang masih tersedia.
“Kami berupaya mengganti menu dengan menu lokal karena bahan pangan untuk SPPG mengalami kelangkaan akibat banjir,” ujar Mustafa, Selasa 16 Desember 2025.
Menurut dia, bahan pangan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, tahu, tempe, serta ikan hasil budidaya warga relatif masih tersedia di sejumlah wilayah Aceh, antara lain Aceh Barat, Bireuen, dan Pidie. Usulan perubahan menu tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Selain persoalan bahan pangan, SPPG juga menghadapi kendala pasokan energi. Mustafa mengungkapkan, ketersediaan gas untuk memasak diperkirakan baru normal dalam satu hingga dua bulan ke depan. Untuk sementara, pihaknya menjajaki penggunaan alternatif bahan bakar berupa briket batu bara.
“Kami sudah bertemu dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penggunaan briket batu bara,” kata dia.
Masalah lain yang belum terselesaikan adalah ketersediaan air bersih dan stabilitas pasokan listrik. Instalasi air minum milik PDAM dilaporkan rusak akibat banjir, sementara jaringan listrik di sejumlah lokasi masih terganggu karena terendam.
Akibat kondisi tersebut, sebanyak 19 SPPG di Kabupaten Bireuen terpaksa menghentikan operasionalnya. Tim Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Badan Gizi Nasional yang turun langsung ke lapangan mencatat bahwa kelangkaan bahan baku, gas, air bersih, dan listrik menjadi penyebab utama berhentinya layanan.
“Di Kabupaten Bireuen terdapat 26 SPPG yang semula beroperasi. Namun, dua di antaranya terdampak langsung banjir dan tidak dapat beroperasi sejak awal,” demikian laporan Tim Tauwas BGN yang dipimpin Deputi Tauwas Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda.
Wilayah yang terdampak langsung banjir antara lain Kecamatan Jangka dan Kecamatan Peusangan. Selama masa pemulihan, sebanyak 21 SPPG mengalihkan sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya bantuan diberikan kepada siswa sekolah, kini dialihkan kepada masyarakat terdampak bencana karena kegiatan belajar mengajar diliburkan.
Data BGN mencatat, pada 26 November 2025 sebanyak 62.826 paket bantuan disalurkan oleh 21 SPPG. Pada 27 November, jumlah bantuan mencapai 30.261 paket, disusul 37.180 paket pada 28 November, dan 38.668 paket pada 29 November 2025.
Selain distribusi bantuan pangan, SPPG juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan meminjamkan lima kendaraan operasional selama masa tanggap darurat. Tiga kendaraan distribusi tambahan dikerahkan pada 2 Desember 2025 untuk menjangkau wilayah terdampak.
Namun, berlarutnya persoalan pasokan bahan baku, air bersih, listrik, dan gas membuat operasional SPPG kembali terhambat.
“Untuk sementara, kami hanya bisa melanjutkan operasional sampai 3 Desember 2025,” ujar Mustafa. (*)
