SORALOKAKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan investasi di sektor pertambangan. Lewat gelaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Percepatan dan Pengamanan Investasi Sektor Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan”, Selasa (15/7/2025),
Kejati Sulsel menekankan pentingnya tata kelola perusahaan patungan atau Joint Venture Corporation (JVC) yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
Kegiatan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar ini menjadi bagian dari upaya Satuan Tugas Percepatan Investasi Sulsel (Satgas PI Sulsel) dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, yang juga menjabat Ketua Satgas PI Sulsel, menegaskan bahwa investasi harus berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak nyata terhadap daerah. Ia menyebut, keberadaan Satgas merupakan turunan langsung dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ide pembentukan Satgas ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Investasi harus jadi motor penggerak, dan kami hadir untuk mengawal agar semua berjalan on the track,” ujar Agus.
Dalam sesi FGD, Agus Salim memaparkan peran penting Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendampingi BUMD menghadapi tantangan hukum dalam perjanjian kerja sama investasi. Khususnya, dalam proyek pengelolaan tambang nikel di Blok Lingke Utara dan Bulubalang yang melibatkan PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) sebagai mitra lokal.
“Fungsi kami bukan sekadar represif, tapi juga preventif. Kejaksaan hadir memastikan kerja sama strategis seperti antara PT SCI dan PT Ifishdeco bebas dari fraud dan sesuai koridor hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang turut menjadi pembicara, menekankan pentingnya keberadaan BUMD dalam mengelola sumber daya alam secara profesional. Menurutnya, pembentukan JVC menjadi langkah adaptif, meski tidak mudah di awal.
“BUMD dan mitra nasional biasanya punya regulasi berbeda. Karena itu, kehadiran Satgas bisa menjembatani dan mencari solusi konkret agar investasi tidak tersendat,” kata Jufri.
Direktur Utama PT SCI, Aryadi, juga menyampaikan perkembangan terbaru BUMD milik Pemprov Sulsel itu. Saat ini, PT SCI tengah fokus pada penguatan SDM, mencari mitra strategis, serta membenahi manajemen untuk menambah dividen dan meningkatkan kepercayaan publik.
Tak ketinggalan, Presiden Direktur PT Ifishdeco Tbk, Muhammad Ishaq, menceritakan proses lelang tiga blok tambang nikel yakni Bulubalang, Pongkeru, dan Lingke Utara yang kini dijalankan dengan skema prioritas di bawah pengawasan Kementerian ESDM.
FGD ini mencerminkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menciptakan tata kelola investasi pertambangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (*/Eka)
