SORALOKAMakassar — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknis kehumasan yang menyoroti penanganan krisis berbasis data dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Pelatihan berlangsung di Aula Dr. Sahardjo, Rabu, 10 Desember 2025, dan diikuti pejabat struktural, JFT, serta humas UPT Pemasyarakatan se-Sulawesi Selatan, baik hadir langsung maupun daring.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Ali, dalam laporan pembuka menyebut kegiatan ini dirancang untuk menjawab tuntutan kecepatan informasi publik. Ia mengatakan humas pemasyarakatan kini dituntut bukan hanya memproduksi informasi, tetapi menguasai analisis data dan manajemen isu.
“Penguatan kapasitas ini penting agar humas mampu membangun respon cepat dan akurat, termasuk memanfaatkan teknologi AI sebagai alat bantu,” ujar Ali.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sulsel, Rudy Fernando Sianturi, membuka kegiatan dengan menekankan bahwa kerja humas di era digital semakin strategis. Menurut dia, pengelolaan persepsi publik harus bertumpu pada ketepatan data dan kemampuan membaca arah isu.
“AI dalam kehumasan bukan lagi opsi. Ini kebutuhan untuk menjaga tata kelola informasi di tengah ruang publik yang makin dinamis,” katanya.
Sesi materi menghadirkan pemateri dari berbagai bidang. Sayid Fauzy dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memaparkan strategi penanganan krisis berbasis data dan peluang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam produksi dan distribusi informasi. Ia menilai humas pemerintah harus menguatkan kredibilitas melalui data yang dapat diverifikasi.
Narasumber berikutnya, A. Ardiansyah Akbar, mengulas keprotokoleran dan manajemen krisis. Ia menekankan pentingnya penataan acara yang rapi dan kesiapsiagaan humas merespons situasi yang berpotensi memicu eskalasi isu. Menurut dia, komunikasi yang terukur dan terstruktur menjadi faktor penentu dalam meredam ketegangan publik.
Materi terakhir disampaikan Nurhidayat Mappatoba yang membahas teknik peliputan foto dan video. Ia menjelaskan standar visual yang informatif sekaligus etis agar dokumentasi kegiatan dapat menopang kualitas komunikasi publik. Peserta juga menerima panduan teknis agar produk visual tidak hanya estetik, tapi juga relevan untuk kebutuhan pemberitaan.
Pelatihan berlangsung interaktif dan mendapat respons antusias dari peserta. Kegiatan ditutup dengan sesi dokumentasi bersama. Kanwil Ditjenpas Sulsel menyebut penguatan kapasitas humas akan menjadi agenda berkelanjutan untuk memastikan layanan informasi pemasyarakatan di wilayah ini tetap adaptif dan akuntabel. (Thamrin/Eka)
