SORALOKAJaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melantik dan mengambil sumpah 36 pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung pada Rabu (16/7).
Bertempat di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, para pejabat yang dilantik terdiri atas Kepala Kejaksaan Tinggi dari berbagai wilayah serta Pejabat Eselon II pada unit kerja strategis Kejaksaan.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi yang bertujuan untuk memperkuat kinerja lembaga.
“Pergantian pejabat melalui mutasi, rotasi, dan promosi merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kejaksaan,” ujar Burhanuddin di hadapan para tamu dan pejabat yang hadir.
36 Pejabat Dilantik, Mulai dari Direktur hingga Kepala Kejati
Dr. Undang Mugopal sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Sugeng Riyanta sebagai Direktur D pada Jampidum, Idianto sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset, dan Dr. Harli Siregar sebagai Kajati Sumatera Utara.
Pelantikan juga menetapkan Anang Supriatna sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Iman Wijaya sebagai Sekretaris Jampengwas, Dr. Supardi sebagai Kajati Kalimantan Timur, Teguh Subroto sebagai Inspektur Keuangan III, serta Jehezkiel Devy Sudarso sebagai Kajati Kepulauan Riau.
Pejabat lainnya meliputi Dr. Andi Darmawangsa, Sukarman Sumarinton, Enen Saribanon, Wahyudi, I Gde Ngurah Sriada, I Dewa Gede Wirajana, Riyono, Setiawan Budi Cahyono, Muhammad Syarifuddin, Basuki Sukardjono, Subeno, Pipuk Firman Priyadi, Sufari, Rini Hartatie, Dr. Teuku Rahman, Sugeng Hariadi, Yudi Indra Gunawan, Dr. RD Muhammad Teguh Darmawan, Sila Haholongan, Rudy Irmawan, Muhibuddin, Dr. Abd Qohar AF, Nurcahyo Jungkung Madyo, dan N Rahmat R.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menekankan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi harus segera beradaptasi dengan dinamika wilayah penugasan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Segera beradaptasi dan memetakan dinamika penugasan baru guna meningkatkan kinerja jajaran. Menjaga profesionalitas dan proporsionalitas dalam pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi keadilan dan marwah institusi,” pesannya.
Tak hanya itu, Jaksa Agung juga meminta setiap Kepala Kejati menjadi teladan dalam kehidupan pribadi maupun profesional, serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas sesuai doktrin Tri Krama Adhyaksa.
Sementara kepada pejabat Eselon II, Jaksa Agung menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi masing-masing unit, serta membangun komunikasi dan sinergi antarbidang untuk memperkuat efektivitas kerja.
“Melakukan review menyeluruh terhadap tugas dan fungsi sesuai regulasi, dan melaksanakan evaluasi kinerja yang komprehensif untuk memperkuat perumusan strategi ke depan. Bangun sinergi dan komunikasi antarbidang guna memperkuat kolaborasi dan visi bersama,” lanjutnya.
Di akhir sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi yang telah diberikan. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada para istri yang dinilainya berperan besar dalam mendukung tugas suami di institusi.
“Keberhasilan para pejabat tidak lepas dari doa dan ketulusan mereka,” ucapnya.
Ia menutup arahannya dengan penegasan bahwa setiap jabatan membawa tanggung jawab yang besar, dan berharap para pejabat baru dapat menjaga amanah dengan komitmen dan dedikasi penuh.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab yang diemban,” tegasnya.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Plt. Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, dan seluruh pejabat Eselon II.
Melalui pelantikan ini, Kejaksaan Agung berharap penguatan peran strategis para pemimpin baru mampu mengakselerasi penegakan hukum yang adil, bermartabat, dan berintegritas demi masyarakat, bangsa, dan negara. (***)
