SORALOKA
MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menekankan pentingnya integritas dan penguatan sistem birokrasi dalam kepemimpinan sektor publik. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 yang digelar Lembaga Administrasi Negara.
Kegiatan yang berlangsung di Kampus Pusjar SKMP LAN, Antang, Makassar, Selasa, 31 Maret 2026, diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam paparannya, Didik membawakan materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”.
Menurut Didik, integritas merupakan dasar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ia menilai, pemimpin yang berintegritas harus menjunjung kejujuran, konsisten dalam pengambilan keputusan, serta bebas dari konflik kepentingan.
“Integritas bukan sekadar nilai, melainkan kompas dalam setiap keputusan hukum. Dari sana lahir legitimasi dan kepercayaan publik,” kata Didik.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem birokrasi yang kuat dan transparan guna mencegah penyimpangan. Menurut dia, ketergantungan pada individu semata tidak cukup tanpa didukung sistem yang akuntabel.
“Saya lebih percaya pada sistem yang kuat daripada hanya mengandalkan moral individu dalam birokrasi,” ujarnya.
Didik mencontohkan pengalamannya saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan menggagas sistem e-Tilang. Inovasi itu mengintegrasikan proses sidang daring, pembayaran denda secara nontunai, hingga layanan pengantaran dokumen kepada masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, ia mengembangkan inovasi layanan “Saksi Prima” bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saksi dalam proses persidangan.
Selain itu, Didik menegaskan komitmennya dalam penyelamatan aset pemerintah daerah. Ia mengklaim, saat bertugas di Surabaya, berhasil membantu pemerintah kota menyelamatkan aset negara senilai sekitar Rp10 triliun sepanjang 2016–2019. Pengalaman tersebut ia tuangkan dalam buku berjudul Jaksa Vs Mafia Aset.
Ia berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi para peserta PKN dalam memperkuat kepemimpinan yang berintegritas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
