SORALOKAMakassar– Di tengah meningkatnya dinamika investasi dan perbankan syariah di Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Region X Makassar mengambil langkah strategis dengan menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanganan masalah hukum serta layanan perbankan, Rabu (10/9/2025).
Langkah ini bukan sekadar penandatanganan administratif, tetapi menandai hubungan yang semakin erat antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan dalam menjaga iklim investasi di daerah. Kejaksaan, melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), akan menjadi mitra kunci bagi BSI dalam menghadapi potensi persoalan hukum, mulai dari kredit bermasalah hingga perlindungan terhadap risiko fraud.
“Selama empat tahun berdiri, BSI menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dengan dukungan Kejati Sulsel, kami berharap bisa memperkuat ekosistem investasi, khususnya di Sulawesi Selatan,” ujar Sukma Dwie Priardi, Regional CEO BSI Region X Makassar.
Sementara itu, Kepala Kejati Sulsel Agus Salim menekankan bahwa kerja sama ini berlandaskan peraturan Kejaksaan Agung yang memberi mandat kepada JPN untuk melindungi kepentingan negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kerja sama ini akan mencegah kerugian sejak awal, khususnya di sektor perbankan, yang rentan terhadap praktik kecurangan,” tegas Agus.
Kesepakatan ini memperlihatkan wajah baru hubungan antara regulator hukum dan industri keuangan syariah. Di satu sisi, BSI berupaya memperkuat perannya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Kejaksaan memainkan fungsi preventif agar sistem perbankan tetap bersih dan kredibel.
Jika kolaborasi ini berjalan efektif, ia dapat menjadi model nasional, kemitraan lintas sektor yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan iklim investasi yang lebih sehat dan transparan. (Eka)
