SORALOKA
PANGKEP — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pangkep menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk mengevaluasi hasil pembinaan sekaligus membahas usulan pemberian hak integrasi bagi tujuh warga binaan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Sidang yang berlangsung di Aula Ngusman itu dihadiri Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Tim TPP Rutan Pangkep, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Ketujuh warga binaan yang mengikuti sidang dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan tahapan pembinaan sesuai ketentuan.
Ketua Tim TPP Rutan Pangkep yang juga Kepala Subsi Pelayanan, Djufri Rasyid, mengatakan sidang tersebut merupakan mekanisme untuk memastikan usulan hak integrasi diberikan berdasarkan hasil penilaian yang objektif.
“Hak integrasi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami berharap seluruh warga binaan yang diusulkan dapat mempertahankan perilaku baik dan terus mengikuti pembinaan secara sungguh-sungguh,” kata Djufri.
Dalam sistem pemasyarakatan, sidang TPP menjadi forum yang menilai perkembangan pembinaan warga binaan sebelum memperoleh hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau bentuk integrasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian tidak hanya mempertimbangkan kelengkapan administrasi, tetapi juga perilaku, kepatuhan terhadap tata tertib, serta hasil pembinaan selama menjalani masa pidana.
Melalui mekanisme tersebut, Rutan Pangkep berupaya memastikan setiap usulan hak integrasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Proses ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan yang mendorong warga binaan mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bertanggung jawab. (Eka)
