SORALOKAKejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam menyepakati kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), untuk memperkuat dukungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di sektor kemaritiman.
Kesepakatan itu diteken di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, yang dihadiri jajaran pejabat kedua instansi serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan se-Kepulauan Riau, Rabu (13/08/2025).
KSOP Khusus Batam sebagai koordinator wilayah Kementerian Perhubungan di Kepri memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan kepelabuhanan.
Di sisi lain, Kejaksaan berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lain dalam rangka perlindungan kepentingan negara.
Kepala KSOP Khusus Batam, M. Takwim Masuku, menyebut kerja sama ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan tindakan instansi.
“Pentingnya sinergi antar-lembaga, mengingat kompleksitas wilayah kerja Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,” ujarnya.
Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki mandat untuk mendampingi instansi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berpotensi merugikan keuangan dan kekayaan negara.
“Fokus kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, mitigasi risiko hukum, serta upaya preventif terhadap potensi sengketa hukum di sektor pelayaran dan kepelabuhanan,” jelasnya.
Kedua pihak menyatakan bahwa kerja sama ini akan diperluas ke dalam bentuk kegiatan teknis seperti penyuluhan hukum, pelatihan sumber daya manusia, serta penyusunan langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran hukum di lapangan.
Sinergi tersebut diharapkan mendorong tata kelola kepelabuhanan yang transparan, akuntabel, serta mendukung kelancaran arus logistik dan keselamatan pelayaran di Kepulauan Riau, yang merupakan jalur strategis dalam jaringan pelayaran nasional dan internasional. (*/Thamrin)
